Duduk di kursi BPD kelihatannya bergengsi, tapi berapa sih isi amplopnya tiap bulan? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan warga desa yang tertarik ikut pemilihan anggota BPD.
Kabar pentingnya, angka nasional yang seragam itu nggak ada. Besaran tunjangan ditetapkan lewat Peraturan Bupati di masing-masing daerah, jadi desa di satu kabupaten bisa beda dengan kabupaten lain.
Polanya sendiri cukup mudah dibaca. Ketua BPD menerima tunjangan tertinggi, sementara anggota biasa umumnya mendapat sekitar 70 persen dari tunjangan Ketua.
Perlu diingat juga, yang mereka terima bukan gaji tetap seperti Kepala Desa dan perangkat desa. Sumbernya dari APBDes, sehingga kemampuan keuangan desa ikut menentukan besarannya.
Yuk simak rincian tunjangan BPD Desa per jabatan, lengkap dengan dasar hukum dan contoh nominal dari salah satu daerah.
Gaji BPD desa 2026 berapa?
Jika menggunakan istilah yang umum dicari masyarakat, gaji BPD desa adalah uang yang diterima anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai hak atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun secara regulasi, istilah yang digunakan adalah tunjangan BPD.
PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur bahwa pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain. Tunjangan tersebut dianggarkan dalam APB Desa dan sumber utamanya berasal dari Alokasi Dana Desa atau ADD.
Karena nominalnya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota, besaran gaji BPD desa 2026 dapat berbeda antarwilayah.
Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain:
- kebijakan pemerintah kabupaten atau kota;
- kemampuan keuangan desa;
- jabatan dalam struktur BPD;
- ketentuan APB Desa;
- peraturan kepala daerah;
- tunjangan kinerja apabila diberikan;
- sumber pendanaan yang tersedia dalam APB Desa.
Jadi, kalau kamu bertanya “berapa gaji BPD desa per bulan?”, jawabannya harus menyebutkan kabupaten atau kota terlebih dahulu.
Berapa gaji BPD desa per bulan?

Tidak ada angka tunggal untuk seluruh Indonesia.
Ketua BPD biasanya mendapatkan tunjangan lebih besar daripada wakil ketua, sekretaris dan anggota. Namun perbedaan nominal tersebut tidak ditetapkan dengan satu tabel nasional.
Sebagai contoh, Peraturan Bupati Bandung Nomor 353 Tahun 2025 mencantumkan tunjangan BPD per bulan sebagai berikut:
| Jabatan | Tunjangan per bulan |
|---|---|
| Ketua BPD | Rp1.387.400 |
| Wakil Ketua | Rp1.187.400 |
| Sekretaris | Rp1.062.400 |
| Anggota | Rp962.400 |
Angka tersebut merupakan ketentuan Kabupaten Bandung dan bukan standar untuk seluruh desa di Indonesia.
Perbedaan daerah dapat cukup besar. Karena itu, nominal dari Kabupaten Bandung tidak bisa langsung digunakan untuk menghitung gaji BPD di Kabupaten Bekasi atau kabupaten lainnya.
Contoh besaran BPD di daerah lain
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang memiliki nominal lebih tinggi dibandingkan contoh Kabupaten Bandung.
Berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.155-DPMD/2025 yang dikutip dalam pemberitaan mengenai pengelolaan anggaran desa, tunjangan BPD tercantum sebagai berikut:
| Jabatan | Tunjangan per bulan |
|---|---|
| Ketua BPD | Rp3.500.000 |
| Wakil Ketua | Rp3.300.000 |
| Sekretaris | Rp3.100.000 |
| Anggota | Rp2.900.000 |
Angka tersebut perlu dibaca sebagai ketentuan yang berlaku berdasarkan dokumen daerah yang dirujuk, bukan sebagai gaji nasional BPD.
Untuk mengetahui apakah nominal tersebut benar-benar digunakan dalam APB Desa tahun berjalan, kamu tetap perlu mengecek dokumen anggaran desa atau ketentuan terbaru Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Gaji BPD desa 2026 Kabupaten Bekasi
Pertanyaan mengenai gaji BPD desa 2026 Kabupaten Bekasi cukup spesifik karena wilayah ini memiliki banyak desa dan anggota BPD yang baru dilantik untuk masa keanggotaan 2026–2034.
Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Juli 2026 melantik 1.564 anggota BPD untuk masa keanggotaan 2026–2034. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi di Cikarang Pusat.
Untuk nominal tunjangan, dokumen Keputusan Bupati Bekasi yang dirujuk dalam laporan pengelolaan anggaran desa mencantumkan:
- Ketua BPD: Rp3.500.000 per bulan
- Wakil Ketua BPD: Rp3.300.000 per bulan
- Sekretaris BPD: Rp3.100.000 per bulan
- Anggota BPD: Rp2.900.000 per bulan
Dengan demikian, jika kamu mencari gaji BPD desa Kabupaten Bekasi, nominal tersebut dapat menjadi salah satu rujukan yang perlu dibandingkan dengan APB Desa dan kebijakan terbaru.
Jangan langsung menganggap setiap anggota BPD di Kabupaten Bekasi pasti menerima nominal yang sama tanpa mengecek dokumen tahun anggaran berjalan.
Gaji BPD desa 2026 Kabupaten Bandung
Untuk Kabupaten Bandung, terdapat dasar yang lebih spesifik dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 353 Tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
Dokumen tersebut mencantumkan tunjangan BPD dengan rincian Rp1.387.400 untuk ketua, Rp1.187.400 untuk wakil ketua, Rp1.062.400 untuk sekretaris dan Rp962.400 untuk anggota.
Tunjangan tersebut sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.
Karena itu, ketika mencari gaji BPD desa 2026 Kabupaten Bandung, angka tersebut lebih relevan dibandingkan menggunakan nominal dari kabupaten lain.
Namun, tetap perhatikan tahun anggaran dan aturan terbaru karena kebijakan penganggaran dapat mengalami perubahan.
Gaji BPD desa Jawa Tengah berapa?
Tidak ada satu nominal gaji BPD yang berlaku untuk seluruh Jawa Tengah.
Jawa Tengah terdiri atas banyak kabupaten dan kota. Masing-masing pemerintah daerah dapat memiliki ketentuan tersendiri mengenai tunjangan BPD.
Sebagai contoh, aturan di Kabupaten Magelang yang menjadi pedoman penggunaan ADD pernah mencantumkan tunjangan BPD sebesar Rp560.000 untuk ketua, Rp475.000 untuk wakil ketua, Rp420.000 untuk sekretaris dan Rp365.000 untuk anggota per bulan.
Contoh tersebut menunjukkan mengapa pencarian “gaji BPD desa Jawa Tengah” harus dipersempit menjadi nama kabupaten.
Kabupaten Magelang tidak dapat dijadikan patokan untuk Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten atau wilayah lainnya.
Kenapa gaji BPD berbeda-beda?
Perbedaan terjadi karena nominal tunjangan BPD memang ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Selain itu, kemampuan keuangan desa juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembiayaan tunjangan.
Karena itu, dua desa yang berada di provinsi yang sama pun dapat memiliki struktur anggaran yang berbeda apabila dasar penganggaran dan kebijakan daerahnya berbeda.
Dari mana gaji BPD desa?
Sumber utama tunjangan BPD berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026 adalah APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
Jika ADD tidak mencukupi, kebutuhan tunjangan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
Poin ini penting karena sering muncul anggapan bahwa gaji BPD selalu berasal dari Dana Desa.
Padahal aturan terbaru membedakan antara Dana Desa dan ADD.
Apakah gaji BPD berasal dari Dana Desa?
Tidak secara langsung sebagai sumber utama.
PP Nomor 16 Tahun 2026 menyebut tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
Jika ADD tidak mencukupi, kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
Jadi, lebih tepat mengatakan bahwa tunjangan BPD dibayarkan melalui penganggaran dalam APB Desa dengan sumber utama ADD, bukan menyebut seluruhnya berasal dari Dana Desa.
Apa saja tunjangan BPD?
Aturan terbaru membagi hak tunjangan BPD menjadi beberapa komponen.
Pertama adalah tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi. Komponen ini berkaitan dengan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
Kedua adalah tunjangan lain. Dalam PP Nomor 16 Tahun 2026, tunjangan lain mencakup tunjangan istri atau suami, tunjangan anak dan tunjangan kinerja.
Selain itu, pimpinan dan anggota BPD juga memiliki hak atas jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPD juga mendapatkan hak Tunjangan Purnatugas yang diberikan satu kali pada akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan pemerintah daerah.
Apakah semua anggota BPD mendapat tunjangan yang sama?
Tidak selalu.
Besaran tunjangan dapat dibedakan berdasarkan jabatan. Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota biasanya memiliki nominal yang berbeda.
Contohnya terlihat pada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi.
Di Kabupaten Bandung, ketua mendapatkan Rp1.387.400 per bulan sedangkan anggota Rp962.400. Sementara di Kabupaten Bekasi, ketua tercantum Rp3.500.000 dan anggota Rp2.900.000 per bulan.
Jadi, jabatan merupakan salah satu faktor yang menentukan nominal tunjangan.
Gaji ketua BPD desa 2026
Gaji ketua BPD desa 2026 tidak memiliki angka nasional.
Ketua merupakan bagian dari pimpinan BPD sehingga nominal tunjangannya biasanya lebih besar daripada anggota.
Contoh yang dapat digunakan adalah Kabupaten Bandung dengan tunjangan ketua sebesar Rp1.387.400 per bulan dan Kabupaten Bekasi dengan nominal Rp3.500.000 per bulan berdasarkan ketentuan daerah yang dirujuk.
Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan tentang gaji ketua BPD harus disertai nama kabupaten atau kota.
Jika tidak, pembaca berisiko mendapatkan angka yang sebenarnya berlaku untuk wilayah lain.
Gaji anggota BPD desa 2026
Untuk anggota BPD, nominal juga berbeda antarwilayah.
Kabupaten Bandung mencantumkan tunjangan anggota sebesar Rp962.400 per bulan. Kabupaten Bekasi mencantumkan Rp2.900.000 per bulan berdasarkan ketentuan yang dirujuk.
Tunjangan tersebut bukan gaji pegawai negeri dan anggota BPD bukan ASN.
BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dan anggotanya memiliki hak atas tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, istilah “gaji anggota BPD” boleh digunakan untuk kebutuhan pencarian informasi, tetapi dalam konteks hukum lebih tepat menggunakan istilah “tunjangan anggota BPD”.
Tugas dan gaji BPD desa
BPD mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, BPD antara lain berhak mengawasi dan meminta keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta mendapatkan biaya operasional untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Secara umum, tugas BPD berkaitan dengan:
- membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- menampung aspirasi masyarakat;
- menyampaikan aspirasi masyarakat;
- melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- menyelenggarakan musyawarah desa sesuai ketentuan;
- menjalankan fungsi kelembagaan BPD.
Sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, pimpinan dan anggota BPD memiliki hak atas tunjangan.
Jadi, hubungan antara tugas dan gaji BPD desa bukan seperti hubungan gaji karyawan perusahaan. BPD merupakan lembaga desa yang memiliki kedudukan dan fungsi pemerintahan.
Gaji pegawai BPD desa dan staf BPD
Istilah “pegawai BPD” perlu dibedakan dari anggota BPD.
Anggota BPD merupakan unsur kelembagaan BPD yang memiliki hak atas tunjangan. Sementara staf administrasi BPD, jika suatu daerah mengaturnya, merupakan tenaga pendukung administrasi.
Karena itu, gaji staf BPD tidak otomatis sama dengan tunjangan anggota BPD.
Besaran honor atau penghasilan staf administrasi dapat mengikuti peraturan daerah atau keputusan kepala daerah masing-masing.
Contohnya, sejumlah daerah memiliki aturan yang secara khusus memungkinkan adanya staf administrasi BPD dengan sumber pembayaran dari operasional BPD.
Jika kamu sedang mencari lowongan staf BPD desa, cek terlebih dahulu status pekerjaan, dasar pembayaran, besaran honor dan masa kontraknya.
Gaji BPD desa 2026 kapan cair?
Tidak ada satu tanggal pencairan yang berlaku secara nasional untuk seluruh BPD.
Pencairan tunjangan mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan desa, penganggaran dalam APB Desa, penyaluran ADD dan kebijakan pemerintah daerah.
Karena itu, pertanyaan “gaji BPD desa 2026 kapan cair” harus dilihat berdasarkan kabupaten dan desa masing-masing.
Beberapa hal yang dapat memengaruhi waktu pembayaran antara lain:
- APB Desa sudah ditetapkan.
- Anggaran tunjangan BPD sudah tersedia.
- Penyaluran ADD kepada desa berjalan.
- Dokumen administrasi pembayaran telah lengkap.
- Pemerintah desa melakukan proses pembayaran sesuai ketentuan.
Cara mengecek kapan tunjangan BPD cair
Jika tunjangan belum diterima, kamu dapat mengecek secara berurutan.
Pertama, tanyakan kepada pemerintah desa mengenai status APB Desa dan anggaran tunjangan BPD.
Kedua, tanyakan kepada kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila terdapat persoalan penyaluran ADD.
Ketiga, cek dokumen APB Desa atau informasi keuangan desa yang tersedia secara terbuka.
Keempat, pastikan tidak ada persoalan administratif terkait data penerima atau masa keanggotaan BPD.
Cara mengetahui gaji BPD desa di daerah kamu
Jika ingin mengetahui nominal yang benar-benar berlaku, jangan mencari berdasarkan kata “gaji BPD” saja.
Gunakan nama kabupaten atau kota.
Contohnya:
- “tunjangan BPD Kabupaten Bekasi 2026”;
- “tunjangan BPD Kabupaten Bandung 2026”;
- “Perbup tunjangan BPD 2026”;
- “Keputusan Bupati tunjangan BPD”;
- “APB Desa tunjangan BPD 2026”.
Setelah menemukan nominal, periksa tahun dokumen dan status keberlakuannya.
Jangan menggunakan artikel lama sebagai satu-satunya sumber karena peraturan mengenai penghasilan dan tunjangan desa dapat berubah.
Ringkasan gaji BPD desa 2026
Berikut contoh nominal yang dapat membantu kamu memahami perbedaan antarwilayah.
| Daerah | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bandung | Rp1.387.400 | Rp1.187.400 | Rp1.062.400 | Rp962.400 |
| Kabupaten Bekasi | Rp3.500.000 | Rp3.300.000 | Rp3.100.000 | Rp2.900.000 |
| Kabupaten Magelang | Rp560.000 | Rp475.000 | Rp420.000 | Rp365.000 |
*Keterangan: nominal Kabupaten Bekasi berasal dari ketentuan daerah yang dirujuk dalam dokumen/pemberitaan mengenai Keputusan Bupati Bekasi 2025 dan perlu dikonfirmasi dengan dokumen anggaran terbaru untuk tahun 2026.
**Keterangan: nominal Kabupaten Magelang merupakan contoh ketentuan yang ditemukan dalam dokumen pengelolaan ADD, bukan angka nasional Jawa Tengah.
Tabel tersebut sengaja tidak disebut sebagai “daftar gaji nasional BPD” karena memang tidak ada satu nominal nasional yang berlaku untuk semua anggota BPD.
Apakah gaji BPD desa bisa naik?
Bisa, tetapi tidak ada kenaikan otomatis dengan persentase yang sama untuk seluruh Indonesia.
Perubahan nominal sangat bergantung pada regulasi pemerintah daerah dan kemampuan anggaran desa.
Ketika pemerintah kabupaten atau kota menetapkan aturan baru mengenai tunjangan BPD, nominal yang dianggarkan dalam APB Desa dapat mengikuti ketentuan tersebut.
Karena itu, anggota BPD sebaiknya selalu memperhatikan perubahan Peraturan Bupati atau Wali Kota serta APB Desa setiap tahun.
Kesimpulan
Gaji BPD desa 2026 sebenarnya merupakan tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Besarannya tidak seragam secara nasional karena pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut nominal dan tata cara pembayarannya.
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, tunjangan BPD dianggarkan dalam APB Desa dengan sumber utama dari Alokasi Dana Desa. Jika ADD tidak mencukupi, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
Contoh nominal memperlihatkan perbedaan yang cukup besar. Kabupaten Bandung mencantumkan tunjangan anggota BPD Rp962.400 per bulan, sedangkan ketentuan Kabupaten Bekasi yang dirujuk mencantumkan Rp2.900.000 untuk anggota dan Rp3.500.000 untuk ketua.
Karena itu, jika kamu ingin mengetahui gaji BPD desa 2026 secara akurat, jangan hanya mencari nominal nasional. Gunakan nama kabupaten atau kota, kemudian cek Peraturan Bupati/Wali Kota, APB Desa dan dokumen resmi pemerintah daerah yang berlaku.
Informasi mengenai nominal dan jadwal pencairan juga dapat berubah. Untuk memastikan angka terbaru, gunakan dokumen pemerintah daerah dan APB Desa tahun anggaran berjalan sebagai rujukan utama.











